SOAL BIAYA PENGURUSAN LAHAN Rp150 RIBU PER HEKTARE DI DURIAN CACAR DAN SUNGAI EKOK, MUNCUL DUGAAN JATAH Rp50 RIBU UNTUK OKNUM KEHUTANAN

Detikjambi.com,INDRAGIRI HULU, RIAU – Dugaan pungutan biaya sebesar Rp150 ribu per hektare dalam kegiatan pengukuran dan pengurusan lahan masyarakat di Desa Durian Cacar dan Desa Sungai Ekok, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), menjadi sorotan. Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan keterangan salah seorang anggota tim pengukuran lahan masyarakat saat dikonfirmasi, disebutkan bahwa memang terdapat biaya sebesar Rp150 ribu per hektare untuk kegiatan pengukuran dan pengurusan lahan yang masuk dalam kawasan hutan dan telah dilakukan pemasangan plang oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Adapun luas lahan yang terdampak kawasan tersebut diperkirakan mencapai hampir 5.000 hektare.

Tim pengukuran tersebut menjelaskan bahwa biaya Rp150 ribu per hektare itu, menurut keterangannya, dibagi menjadi tiga bagian. Rinciannya, Rp50 ribu untuk tenaga pengukur, Rp50 ribu untuk biaya operasional pengurusan ke Pekanbaru, dan Rp50 ribu sisanya disebut diperuntukkan bagi seseorang dari Pekanbaru yang menyediakan aplikasi pengukuran sekaligus menghimpun data hasil pengukuran.

Lebih jauh, anggota tim tersebut menyebutkan bahwa pihak yang menerima bagian Rp50 ribu per hektare itu diduga merupakan oknum dari Dinas Kehutanan. Namun, hingga saat ini, informasi mengenai identitas maupun kebenaran dugaan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.

Jika benar biaya tersebut diberlakukan terhadap luasan sekitar 5.000 hektare, maka total dana yang berpotensi terkumpul diperkirakan mencapai Rp750 juta. Angka tersebut merupakan perhitungan berdasarkan tarif dan luas lahan yang disampaikan oleh narasumber, bukan jumlah dana yang telah terverifikasi.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Pengurus dari 2 desa menyampaikan bahwa dirinya hanya berperan sebagai penghubung. Ia mengaku memiliki kenalan dari pihak Satgas PKH di Pekanbaru.

Menurut keterangannya, ketika pemasangan plang dilakukan di lokasi, dirinya berkoordinasi dengan kenalannya tersebut. Setelah itu, ia mengaku melakukan pertemuan di Pekanbaru bersama dua kepala desa, yakni Kepala Desa Durian Cacar dan Kepala Desa Sungai Ekok.

Dalam pertemuan tersebut, menurut pengakuannya, pihak yang dikenalnya dari PKH memberikan saran agar dilakukan kegiatan seperti yang saat ini sedang berjalan, yakni pengukuran lahan masyarakat dengan melibatkan tim pengukur dan pemerintah desa.

MENUNGGU KLARIFIKASI PIHAK TERKAIT

Munculnya informasi mengenai biaya Rp150 ribu per hektare serta dugaan adanya alokasi Rp50 ribu untuk oknum dari instansi kehutanan perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait.

Publik tentu berharap kegiatan pengukuran dan pendataan lahan masyarakat yang terdampak penertiban kawasan hutan berjalan secara transparan, memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas, serta tidak menjadi celah bagi praktik pungutan yang tidak memiliki dasar resmi.

Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan oknum Dinas Kehutanan tersebut masih berdasarkan keterangan narasumber dan belum menjadi fakta yang terverifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Satgas PKH, pemerintah Desa Durian Cacar, pemerintah Desa Sungai Ekok, serta pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

(RED)