Ketua DPRD Batang Hari: Soal Kasus Laptop dan Chromebook, Kami Serahkan ke APH

DetikJambi.com, Batang Hari – Ketua DPRD Batang Hari, Rahmad Hasrofi, angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop, Chromebook, dan sarana penunjang pendidikan lainnya yang menyeret nama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kabupaten Batang Hari, Zulpadli.

"Kami menanggapi kasus ini secara normatif. Kami percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, baik itu Polda Jambi maupun pihak berwenang lainnya," ujar Rahmad Hasrofi dari Fraksi PPP saat dikonfirmasi media di salah satu kedai kopi di Batang Hari, Senin (23/6/2025).

Terkait dugaan keterlibatan Kadis PDK dalam kasus tersebut, Ketua DPRD menegaskan bahwa pihaknya mengikuti perkembangan penanganan kasus ini yang kini ditangani oleh penyidik Tipikor Polda Jambi.

Ia juga menanggapi pernyataan Komisi I DPRD dari Fraksi Demokrat, Kms. Supriadi, yang menyatakan akan memanggil pihak Dinas PDK untuk dimintai klarifikasi. "Saya belum tahu apakah sudah dipanggil atau belum, tapi informasinya memang Komisi I akan segera mengundang Kadis PDK dan pihak terkait," ujarnya.

Terkait desakan pencopotan Kadis PDK Zulpadli, Hasrofi menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangan DPRD. "Itu adalah ranah eksekutif, dan menjadi wewenang penuh Bupati Batang Hari, M. Fadhil Arief," tegasnya.

Sementara itu, salah satu warga Batang Hari, Indra Gunawan atau yang dikenal sebagai Datuk Ta'ing, turut menyuarakan pendapatnya. "Saya rasa Bupati harus segera mencopot Kadis PDK agar roda pemerintahan dan program Batang Hari Tangguh Tahap II bisa berjalan normal. Biarlah Zulpadli fokus pada proses hukumnya di Polda Jambi," ujar Indra.

Hingga kini, Bupati Batang Hari, M. Fadhil Arief, belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus ini. DetikJambi.com telah dua kali mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp, namun belum mendapat respon.

Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Dirkrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Bambang Yugo, terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi ini. Namun, belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh pihak kepolisian.

Sampai berita ini diterbitkan, baik pihak penyidik Tipikor Polda Jambi maupun Bupati Batang Hari masih belum memberikan keterangan resmi. Media DetikJambi.com terus berupaya mendapatkan informasi lanjutan terkait perkembangan kasus ini. (Ian)