Tokoh Masyarakat Kenali Asam Temui Kesultanan Melayu Jambi, Harapkan Jalan Sejarah Akhiri Polemik 'Zona Merah

DetikJambi.com, Jambi-Polemik status lahan yang dikenal sebagai "zona merah Pertamina" di wilayah Kenali Asam, Kota Jambi, kembali menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Pada Senin malam, 12 Januari 2026, sejumlah sesepuh dan tokoh masyarakat yang terdampak melakukan silaturahmi dengan pihak Kesultanan Melayu Jambi Darul Haq.

Pertemuan ini dimaksudkan sebagai upaya mencari jalan keluar yang bermartabat, berkeadilan, dan tidak menimbulkan kegaduhan sosial. Hadir dalam silaturahmi tersebut Pak Makin, Ketua Forum Masyarakat Tolak Zona Merah; Pak Suprayitno, sesepuh Kenali Asam; Pak Minhar, Wakil Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kota Jambi; serta Harja, mahasiswa Universitas Batanghari (Unbari).

Pak Suprayitno selaku sesepuh Kenali Asam mengungkapkan kegelisahan masyarakat yang telah puluhan tahun bermukim dan membangun kehidupan di wilayah tersebut. Ia berharap Kesultanan Melayu Jambi Darul Haq dapat turut membantu masyarakat, khususnya dalam menghadirkan perspektif sejarah yang adil dan menenangkan.

"Kami masyarakat kecil hanya ingin kepastian. Kami berharap Kesultanan bisa membantu dan membersamai kami agar persoalan ini tidak berlarut-larut," ujar Pak Suprayitno.

Sultan Melayu Jambi Darul Haq, Sultan Sayyid Fuad Abdurrahman, menyampaikan sikap yang moderat dan penuh kehati-hatian. Ia menegaskan bahwa Kesultanan tidak ingin melangkah di luar kewenangan yang dapat saja menimbulkan gesekan dengan pemerintah, namun tetap membuka ruang untuk berperan sesuai koridor yang dimungkinkan.

"Bila masyarakat langsung yang meminta, saya akan mencoba mempelajari hal-hal apa saja yang masuk ke ranah saya. Saya juga tidak ingin bergesekan dengan pemerintah. Namun, pada prinsipnya, saya siap membersamai masyarakat," ujar Sultan Fuad.

Silaturahmi ini belum menghasilkan keputusan final. Namun, pertemuan tersebut dinilai sebagai langkah awal yang penting dalam membangun komunikasi antara masyarakat, tokoh sejarah, serta elemen sipil lainnya. Para pihak sepakat bahwa penyelesaian persoalan Kenali Asam harus ditempuh melalui jalur dialog, kajian sejarah yang objektif, serta mekanisme hukum dan kebijakan yang berlaku, demi menjaga stabilitas sosial dan kepastian hukum bagi masyarakat. (Fjr)