DUGAAN KORUPSI PENGADAAN MESIN PERAS KELAPA KEPALA DESA LUBUK MANDIAN GAJAH, KECAMATAN BUNUT, PELALAWAN, RIAU DISOROT

Detikjambi.com,Pelalawan, Riau — Pengadaan mesin peras kelapa di Desa Lubuk Mandian Gajah, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau, menjadi sorotan setelah muncul informasi dari masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian jumlah mesin yang dibeli oleh pemerintah desa.

Berdasarkan informasi yang diterima awak media, pengadaan tersebut diduga direncanakan sebanyak 2 unit mesin peras kelapa. Namun, masyarakat menyebut bahwa mesin yang tersedia dan dibeli oleh pemerintah desa diduga hanya 1 unit.

Persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian ketika disebutkan adanya pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan. Menurut keterangan masyarakat, saat pemeriksaan berlangsung, diduga terdapat 1 unit mesin peras kelapa yang dipinjam dari Desa Sialang Kayu Batu, yang merupakan desa tetangga.

Informasi tersebut perlu diklarifikasi untuk memastikan apakah mesin yang diperiksa oleh Inspektorat memang merupakan aset Desa Lubuk Mandian Gajah atau berasal dari desa lain.

Awak media sebelumnya telah berupaya meminta informasi dan klarifikasi secara resmi kepada Kepala Desa Lubuk Mandian Gajah terkait pengadaan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban atau klarifikasi dari pihak kepala desa. Komunikasi dengan pihak yang bersangkutan juga disebut tidak dapat dilanjutkan.

Sementara itu, salah seorang masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, mesin yang dibeli oleh desa diduga hanya satu unit. Ia juga menyebut adanya dugaan penggunaan mesin dari Desa Sialang Kayu Batu saat pemeriksaan.

“Kami berharap Inspektorat Kabupaten Pelalawan dan BPK dapat kembali melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, termasuk memastikan jumlah pengadaan dan asal-usul mesin yang diperiksa,” ungkap sumber tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Informasi mengenai dugaan penyimpangan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen pengadaan, keterangan pemerintah desa, serta pemeriksaan dari instansi yang berwenang.

Liputan: Tim Wartawan Ngoceh Riau–Kepri