MERASA DIPERBUDAK: Staf Humas PT Sinar Belilas Perkasa Siap Adukan Perusahaan ke Disnaker Inhu, Upah Tak Layak hingga Tak Ada BPJS

Detikjambi.com,Indragiri Hulu, Riau – Polemik ketenagakerjaan di PT Sinar Belilas Perkasa kembali mencuat. Aryadi Ambara, staf Humas perusahaan, berencana melaporkan PT Sinar Belilas Perkasa ke Dinas Tenaga Kerja Indragiri Hulu. Ia menuding perusahaan melanggar aturan ketenagakerjaan dan mengabaikan hak pekerja.

Aryadi diangkat sebagai Staf Humas melalui Surat Keputusan terhitung 3 Januari 2025. SK tersebut ditandatangani Dedi Handoko (Alm), direktur utama saat itu yang kini digantikan Rudi Hartono. Namun, menurut Aryadi, banyak poin dalam SK yang tidak dijalankan perusahaan.

“Upah tidak sesuai aturan. Kesepakatan kerja yang dituangkan dalam SK sama sekali tidak pernah dijalankan. Saya merasa sangat dirugikan,” ujar Aryadi.

Ia mengaku beban kerjanya berat dan berisiko tinggi. “Tugas yang saya terima dalam penanganan konflik itu bertaruh nyawa. Tapi apa yang saya dapatkan tidak memanusiakan manusia,” tegasnya.

Aryadi menambahkan, sejak menerima SK ia tidak pernah mendapat slip gaji dan tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. “Kerja kami ini seperti kerja rodi,” katanya.

Atas dasar itu, Aryadi akan membuat pengaduan resmi ke Disnaker Inhu agar persoalan ini diselesaikan sesuai aturan. Ia juga menduga masih ada pekerja lain yang mengalami hal serupa.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Sinar Belilas Perkasa belum memberikan keterangan resmi. Direktur Utama PT Sinar Belilas Perkasa, Rudi Hartono, belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai tanggapan atas tudingan tersebut.

Kasus ini menambah daftar persoalan yang membelit PT Sinar Belilas Perkasa setelah sebelumnya berkonflik dengan masyarakat adat Desa Talang Jerinjing terkait lahan 70 hektare dan status ketenagakerjaan Humas Raja Cindai.

Pihak Disnaker Inhu diharapkan segera menindaklanjuti laporan agar hak-hak pekerja terlindungi dan perusahaan mematuhi UU Ketenagakerjaan. (red)